MANDALIKANEWS.ID | PADANG — Ekonomi Sumatera Barat belum baik, bahkan inflasi melebihi angka nasional. Bahkan dengan inflasi tahunan 6,78 persen Sumbar adalah yang tertinggi inflasinya di Indonesia. Sedangkan n angka Inflasi nasional 5,51 persen. Untuk mengendalikannya harus bersinergi dan berkolaborasi antar pemangku kepentingan dan semua elemen masyarakat.
Demikian persoalan dan harapan yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Endang Kurnia Saputra saat membuka ekspo UMKM dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Infasi Pangan, Sabtu (11/3/2023) di halaman GOR Haji Agus Salim, Padang, Provinsi Sumatera Barat.
UMKM yang menggelar produknya ada sebanyak 60 UMKM binaan Bank Nagari, Bank Nasional Indonesia, Bank Indonesia, Dekranasda Sumbar, serta ada separuhnya UMKM binaan KPPN Bukittinggi. Ekspo berlangsung hingga Minggu (12/3/2023).
Gubernur sebelum membuka Ekspo UMKM --ditandai menumbuk di lesung kayu, mengatakan, ekonomi Sumatera Barat belu baik-baik saja. Inflasi tertinggi di Indonesia, walah belum membahayakan. Ekspo UMKM adalah langkah konkrit untuk mengendalikan inflasi.
Menurut Mahyeldi, di Sumatera Barat ada lebih 600.000 UMKM. Jika setiap keluarga menghidupi lima, maka ada 3 juta yang kehidupannya bergantung dengan UMKM . “Lebih 50 persen dari penduduk Sumatera Barat menganntungkan hidupnya dengan UMKM. Karena itu bupati dan walikota harus membangun sinergi dan kolaborasi. Ekonomi membaik, masyarakat akan sejahtera,” kata Mahyeldi.
Gubernur Sumatera Barat itu mendukung aksi Gerakan Nasiional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mengoptimalkan berbagai upaya stabilisasi harga pangan.
Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi, komitmen, dan koordinasi seluruh pihak sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan GNPIP yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi terkendali nya harga pangan di Sumatera Barat.
Sedangkan Endang Kurnia Saputra menjelaskan, angka inflasi Sumatera Barat tertinggi di Indonesia disebabkan dua jenis bahan pangan di Kota Bukittinggi dan Kota Padang, yakni harga cabai merah dan harga bawang merah. “Menghadapi fenomena perkembangan inflasi Sumatera Barat, dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang erat antara pemangku kepentingan, tandasnya.
Menurut Endang Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi dalam wadah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bertanggung jawab untuk menjaga inflasi Sumatera Barat agar lebih terkendali.
Ia menyebutkan perkembangan harga pada Februari lalu, inflasi tahunan Sumatera Barat mencapai 6,87 persen year on year masih membawa inflasi Sumatera Barat berada pada peringkat tertinggi pada skala nasional.
Selanjutnya pemantauan kecukupan dan kelancaran distribusi komoditas pangan harus diperhatikan agar inflasi tetap terkendali menjelang periode bulan Ramadhan dan saat Idul Fitri 1444 H.
"GNPIP ini diharapkan dapat memitigasi kenaikan harga pangan tetap terjaga stabil, memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung terwujudnya Sumatera Barat madani, unggul dan berkelanjutan," kata Pimpinan BI Perwakilan Sumbar itu.
Ia menjelaskan GNPIP Sumatera Barat tahun 2023 dilakukan dengan semangat sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah melalui beberapa inisiatif dan empat program utama penguatan komitmen. Gerakan pertama adalah Gerakan Sumbar Gempur Inflasi, melalui Gerakan inisiatif Komunitas Peduli Inflasi, Komunitas Milenial Peduli Inflasi, dan Sekolah Peduli Inflasi.
Kedua, Sinergi Penguatan Distribusi melalui kerjasama antar Sumatera Barat dengan Kepulauan Riau kerja sama intra daerah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Kepulauan Mentawai serta pesantren pendukung efisiensi distribusi yaitu kerjasama toko pengendali inflasi pondok pesantren dengan Bulog.
Ketiga, Sinergi Pelaksanaan Pasar Murah melalui kerjasama pelaksanaan pasar murah antar Bank Indonesia dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Sumatera Barat.
Keempat adalah Pertanian Sumatera Barat Naik Kelas melalui penyaluran bantuan alsintan dan saprodi kepada Kelompok Tani, implementasi digital farming, serta inisiatif pesantren pendukung ketahanan pangan.
Pada penyelenggaraan Seremoni GNPIP tahun 2023 ini juga turut diselenggarakan Pasar Murah yang disediakan oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di lokasi acara yang berada di Parkiran Stadion Haji Agus Salim Padang
UMKM Binaan KPPN Bukittinggi
Ditemui di area pameran, Kepala KPPN Bukittingi Khairil Indra mengatakan, ada 28 stand UMKM peserta Ekspo adalah binaan KPPN Bukittingi. “Semula yang berminat ikut Ekspo ada sekira 57 UMKM. Karena persiapan yang terburu-buru, akhirnya 28 UMKM yang siap. UMKM di wilayah KPPN Bukittinggi kita lakukan pembinaan, biar usaha yang dikelola terus tumbuh berkembang.
Indra juga mendampingi Wakil Walikota Bukittinggi H Marfendi untuk mengunjungi dan berdialog dengan pelaku UMKM. “Para pelaku UMKM sebagian besar membutuhkan perhatian dan kepedulian Pemerintah Kota Bukiitinggi,” katanya.
Marfendi mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi pasti peduli dengan para pelaku UMKM. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sembari mengendalikan inflasi pangan, seperti yang dikatakan Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, perlu sinergi dan kolaborasi. Untuk hal ini, kita akan terus tingkatkan sinergi dan kolaborasi itu,” ujar Marfendi. (NAL)
