MANDALIKANEWS.ID | JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengkritisi biaya projek Kereta Cepat Bandung-Jakarta yang mengalami pembengkakan sebesar 1,2 USD atau setara 18 triliun rupiah dengan bunga pinjaman 3,4 persen.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah mengatakan. Pada 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) pernah naik menjadi US$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun. Dari cost overrun US$ 1,2 miliar, total pinjaman Indonesia angkanya sekitar US$ 560 juta.
Sultan mengatakan pemerintah seharusnya menghitung secara saksama untung rugi serta relevansi Mega projek transportasi darat ini. Apakah Mega projek ini related dengan posisi Bandung sebagai kota administrasi dari sebuah provinsi.
"Dengan biaya yang terus membengkak dan Break even poin serta izin konsesi yang sangat lama, rasa tidak related jika kereta cepat ini hanya untuk menghubungkan dua ibu kota provinsi. Sehingga kami mengusulkan sebaiknya pemerintah memindahkan Ibu kota negara (IKN) baru dari Kalimantan timur ke Bandung Jawa Barat," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (13/04).
Wacana dan persiapan Bandung sebagai IKN, kata Sultan, sesungguhnya telah direncanakan sejak masa Hindia Belanda. Dan Di masa kepemimpinan presiden Joko Widodo Jawa Barat disiapkan oleh dua Mega infrastruktur yang belum difungsikan secara optimal yakni Bandara internasional Kartajati dan kini Kereta Cepat pertama di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah belum terlambat untuk mengevaluasi kembali keputusan memindahkan IKN dari Jakarta ke Panajam Paser Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak tingkat kemanfaatan kedua Mega infrastruktur tersebut.
"Saya kira banyak kawasan strategis dengan topografi dan kontur menarik di sekitar Bandung Raya yang sesuai untuk kebutuhan pembangunan gedung dan perkantoran pemerintahan pusat. Dataran tinggi Parahyangan memiliki semua alasan untuk dijadikan sebagai kawasan inti IKN," tutupnya. (rls)
