MANDALIKANEWS.ID | JAKARTA — Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai alokasi dana bagi hasil (DBH) sawit sebesar 3,4 triliun oleh pemerintah kepada daerah masih sangat kecil, jika dibandingkan kontribusi pungutan hasil ekspor sawit dan produk turunannya selama setahun.
"Pemerintah perlu menghitung ulang peran Daerah penghasil sawit dan CPO yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap penerimaan negara. Terutama pada masa-masa sulit saat dan pasca pandemi covid-19," ujar Sultan melalui keterangan resminya, pada Senin (22/05).
Menurutnya, industri perkebunan kelapa sawit di daerah memiliki banyak tantangan yang harus dibantu oleh pemerintah. Baik dalam bentuk infrastruktur jalan hingga revitalisasi perkebunan kelapa sawit rakyat melalui proses peremajaan tanaman kelapa sawit.
"Karena keluhan terkait DBH sawit ini merupakan hal yang selalu kami terima dari para kepala daerah di wilayah kami. Dan saya kira sangat penting bagi pemerintah untuk menyikapi permintaan kepala daerah ini dengan menaikan porsi alokasi DBH secara proporsional pada RAPBN tahun berikutnya," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa alokasi DBH yang hanya rata-rata 1 miliar untuk setiap daerah penghasil sawit belum memenuhi rasa keadilan daerah terkait. Apalagi ketika pemerintah daerah diminta aktif membantu pemerintah dalam meredam gejolak inflasi terutama pada saat kenaikan harga minyak goreng.
"Pada prinsipnya, kami menghargai skema perhitungan kementerian keuangan dalam menentukan standar minimum DBH Sawit kepada daerah. Namun standar minimum tersebut masih jauh dari kebutuhan daerah dalam melakukan pemulihan terhadap kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas industri sawit," tutupnya.
Diketahui, menurut Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman, melaporkan penerimaan negara dari menurut pungutan ekspor sawit hingga 10 April sudah mencapai Rp 9,2 triliun. Dengan jumlah tersebut di awal tahun, ia menargetkan PE tahun 2023 dapat bisa mencapai Rp 30,6 triliun. (hms)
