MANDALIKANEWS.ID | PAPUA BARAT — Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mengungkapkan empat hal pokok pembohongan publik terkait realisasi CSR BP Tangguh dan perlakuan serta hubungannya dengan masyarakat di wilayah operasional Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Persoalan itu didapati berdasarkan temuan dan aspirasi yang diterima Senator Filep Wamafma selama terjun ke tengah masyarakat di wilayah operasional BP Tangguh selama masa reses pada tahun 2022 hingga awal tahun 2023.
Masalah Pembohongan Publik BP tentang CSR, Filep menguraikannya dalam empat kategori yakni berkaitan dengan Sumber Dana CSR serta Ethics & Compliance terhadap UU Otonomi Khusus Papua, tampilan BP tentang kepatuhannya terhadap etik dan hukum yang berlaku (Ethics and Compliance/E&C), klaim kontribusi BP di media yang tidak sejalan dengan fakta di lapangan dan penyalahgunaan keuangan dalam program ekonomi Subitu.
Pertama, Menurut pimpinan Komite I DPD RI ini, CSR umumnya didanai dari keuntungan perusahaan, namun CSR Kontraktor Kontrak Bagi Hasil Migas dibiayai dengan cost recovery yang akan mengurangi penerimaan negara dengan persetujuan SKK Migas berdasarkan Pasal 56 PP 35 Tahun 2024.
“Baik dalam publikasi nasional maupun internasional, BP tidak mempublikasi secara transparan sumber dana CSR BP Tangguh. BP menutupi penjelasan mengenai sumber dana CSR dengan kalimat ‘BP dengan dukungan SKK Migas, atau BP dengan Dukungan Pemerintah’. Frasa ini menutupi informasi tentang sumber dana CSR yakni dari sumber cost recovery, yang mengurangi penerimaan negeri dan Dana Bagi Hasil Migas (DBH) Daerah,” ungkap Filep dalam diskusi publik bertema ‘Membaca CSR dalam Praktik LNG Tangguh Berbasis Fakta Temuan Senator Dr. Filep Wamafma’ pada Jumat, 12 Mei 2023.
“Ketidak-transparanan BP mengenai sumber dana CSR BP ini telah membohongi publik seolah-olah dana CSR BP bersumber dari keuntungan BP,” lanjutnya.
Kedua, Filep juga menyoroti tampilan BP soal kepatuhannya terhadap etik dan hukum yang berlaku (Ethics and Compliance/E&C). Akan tetapi, Filep menilai bahwa sejak UU Otsus disahkan pada tahun 2001 yakni selama 22 tahun BP yang menikmati keuntungan dari proyek Tangguh LNG tidak mematuhi amanat UU Otsus Papua yang mewajibkan perusahaan melakukan CSR menggunakan keuntungan perusahaan.
“Ketidak-patuhan BP di Proyek Tangguh LNG ini telah sangat merugikan masyarakat sekitar proyek karena diberlakukan pula kepada ratusan kontraktor maupun sub-kontraktor yang menikmati keuntungan dari proyek Tangguh tetapi tidak menggunakan keuntungannya untuk melakukan CSR. Sejak Pembangunan Train I, II dan III, produksi dan eksport hingga ekspansi BP, ratusan kontraktor dan sub-kontraktor BP tidak memiliki dan melakukan Program CSR,” jelas Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.
Ketiga, senator Filep mendapati ketidaksesuaian antara klaim kontribusi BP LNG Tangguh dengan fakta yang ditemuinya secara langsung di tengah masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Masalah ini telah dikupas tuntas oleh Filep Wamafma yang telah termuat dalam sejumlah artikel pemberitaan mengenai kondisi riil masyarakat hingga analisis dasar hukum tentang CSR bersumber dari cost recovery.
“Penduduk Tanah Merah Baru, Saengga dan Onar adalah korban proyek yang dipaksa relokasi tapi tidak diperhatikan (air bersih sulit, pendidikan dasar bobrok, transportasi laut sulit hingga banyak pasien yang diangkut untuk berobat di Bintuni meninggal di perjalanan, fasilitas kesehatan buruk),” ucapnya.
“Padahal jaraknya hanya beberapa km saja dari pusat dimana orang hidup berkelimpahan susu dan madu, air dan listrik, pelbagai fasilitas modern, gaji besar, sedangkan pemilik tanah kadang harus bertahan lapar, hidup dalam kegelapan dan kekurangan air bersih. Ironis,” sambungnya.
Keempat, di bidang ekonomi, Filep menuturkan, perusahaan-perusahaan berbendera SUBITU, pada awal pendirian disosialisasikan bahwa sasaran pasarnya adalah LNG Tangguh, seperti keperluan pengadaan seragam karyawan oleh PT SUBITU Karya Busana dan maintenance AC oleh PT SUBITU Karya Teknik.
“Berdasar aspirasi yang sama terima, di kemudian hari manajer program mengatakan bahwa pasar Subitu bukan LNG Tangguh tapi di luar. Ini jelas merupakan pembohongan publik,” ujarnya.
“Lalu, PT. Subitu Karya Teknik, dipromosikan bekerja sama dengan Panasonik. Faktanya tidak demikian. Yayasan Panasonik hanya kendaraan untuk membayar. Sedangkan yang mendampingi program teknik AC adalah PT. Vimar. Personel PT. Vimar adalah mantan karyawan Panasonic yang kemudian mendirikan PT. Vimar, kemudian menangani pendampingan anak-anak Bintuni,” lanjut Filep.
Soal penyalahgunaan keuangan, Filep menyebutkan, pada perushaan Subitu, dana digunakan tidak tepat sasaran sehingga tidak ada hasil dan terus dipaksakan agar program tetap jalan. Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran prestise dan terlanjur digadang-gadang menjadi program yang akan memberikan dampak ekonomi kepada masyrakat Bintuni sekaligus untuk menciptakan banyak pengusaha Papua.
“PT Subitu sudah jalan 8 tahun, tapi masih didampingi konsultan/mentor. Contoh Subitu Karya Busana, direkturnya adalah personel konsultan Pupuk. Pupuk sudah sekian tahun mendampingi Subitu dan hasil audit narasumber, ditemukan selisih uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya,
“Auditor Ethics & Compliance hingga kini tidak ada laporan kepada narasumber sebagai yang melapor. Padahal awalnya mereka janji akan beritahu hasil audit. Pupuk sebagai konsultan-pun perlu diaudit. Masak 8 tahun dampingi sebuah PT tidak bisa dilepas,” tambah Filep.
Tak hanya itu, Filep Wamafma menerima pengakuan mantan pegawai Program Subitu yang juga menyatakan ada kehilangan uang cukup besar di Subitu Mart yang ditutup. Yang bersangkutan pun meminta laporan keuangan Subitu dari pihak Mentor tapi tidak pernah diserahkan. Lalu mentor Subitu Mart/merangkap manajer pernah berbelanja sekitar 500 juta, kemudian mentor tersebut menghilang tanpa kembali ke Bintuni.
“Ini status Subitu Mart terkini. Waktu peresmian, diadakan perayaan besar-besaran. Katanya ini akan menjadi supplier produk masyarakat, udang, sarang semut, dll. Ternyata, bagaimana faktanya?
Lalu, Filep menyinggung beberapa contoh rilis kontribusi Tangguh terhadap ekonomi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat asli. Ratusan ton produk hasil pertanian dan perikanan dari koperasi dan masyarakat sekitar diserap setiap tahunnya untuk katering Tangguh LNG.
Sampai 2020, disebutkan jumlah serapan produk mencapai 3.400 ton dengan nilai lebih dari Rp 90 milyar. Juga, perihal 30 perusahaan dan pemasok Papua saat ini terlibat dalam rantai pasokan Tangguh LNG, dengan akumulasi nilai kontrak sejak 2006 senilai lebih dari Rp 4 triliun.
“Pertanyaannya, dengan nilai yang begitu besar, kok tidak ada dampak ekonominya ke Bintuni? Lalu, dari 30 perusahaan itu, adakah perusahaan dari Bintuni? Semua kondisi tersebut seolah diakali laporan keuangan di programnya (WP&B),” kata Filep. (hms/Rl)
