MANDALIKANEWS.ID | JAKARTA — Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah Indonesia proaktif menggunakan pengaruh diplomatiknya menghentikan aksi militer kelompok Hamas-Israel saat ini.
Menurut, perang terbuka kelompok pembebasan Palestina dengan negara zionis Israel telah menyebabkan krisis Kemanusiaan yang memprihatinkan di kedua pihak.
"Sebagai Bangsa, kita semua tentu merasa tidak nyaman dan terusik secara moral dengan aksi militer yang justru mengorbankan nyawa warga sipil. Hal itu diperparah dengan pendekatan blokade Supplay makanan, obat-obatan dan energi listrik terhadap penduduk Gaza oleh Israel", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (14/10).
Indonesia, menurut Sultan, memiliki modal diplomatik yang cukup menentukan terhadap eskalasi yang terjadi di tepi Barat Palestina. Baik sebagai anggota Organisasi Negara-negara Islam (OKI) maupun sebagai anggota tetap dan presidensi Dewan Keamanan PBB.
"Kami mempertanyakan agenda pemerintah Indonesia dalam menjadikan Tahun 2023 sebagai "tahun kemajuan" dalam penyelesaian isu Palestina secara nyata dan konkret. Ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera merekomendasikan Proposal perdamaian Palestina-Israel", tegasnya.
Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu meminta Brazil dan anggota DK PBB untuk mengadakan sidang dan perdebatan terbuka yang menghasilkan resolusi kemananan dan misi perdamaian abadi Palestina-Israel. Agar DK PBB menyerukan gencatan senjata secara permanen dan mendesak Israel memulihkan kembali koridor kemanusiaan bagi warga sipil Palestina.
"Namun yang paling krusial adalah bagaimana memastikan anggota-anggota PBB mengakui Pelastina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tampaknya inilah misi perdamaian paling pokok yang harus terus diperjuangkan oleh Indonesia dalam setiap agenda diplomatik di PBB", tutupnya.
Perserikatan Bangsa-bangsa "turun tangan" di konflik Israel dan kelompok pejuang Palestina, Hamas. Dalam instagram resmi Sekjen PBB Antonio Guterres meminta agar kedua pihak terus menahan diri.
Pasalnya, banyak warga sipil yang menjadi korban dalam konflik berdarah keduanya itu. PBB pun meminta Israel segera mencabut blokade di Jalur Gaza. (*)
