MANDALIKANEWS.ID | KALTARA — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kalimantan Utara yang juga menghadirkan para pelaku UMKM. Kunker dilaksanakan dalam rangka penyusunan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Komite IV memiliki concern yang tinggi terhadap UMKM, mengingat bagaimana besarnya peran UMKM didalam perekonomian nasional.
Menurut Fernando Sinaga, Senator Dapil Kaltara, perhelatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sedang berlangsung ini seharusnya menjadi momentum bagi UMKM dalam mendongkrak sektor ekonomi di daerah, nyatanya berdasarkan catatan Kemenkop UKM di lapangan Pemilu 2024 ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM.
"Di Kaltara, berdasarkan data BPS, jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 267.000 UMKM dimana jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan 2022 yaitu sebanyak 235.000 UMKM. Kami ingin mengetahui sejauh mana dampak Pemilu 2024 ini bagi UMKM di Kaltara, karena di beberapa daerah, Pemilu kali ini tidak memberikan dampak signifikan secara ekonomi bagi pelaku UMKM”, kata Fernando dalam sambutannya selaku Wakil Ketua Komite IV.
“Diharapkan melalui kunker di Tarakan hari ini, kami dapat memperoleh informasi dan aspirasi dari masyarakat dan stakeholder terkait mengenai pelaksanaan atas UU UMKM, khususnya mengenai dampak Pemilu terhadap dunia usaha baik bagi pelaku usaha yang tergabung di APINDO maupun UMKM yang dibina APINDO, serta pertumbuhan ekonomi di daerah,” tambah Fernado.
“Pengusaha di Kaltara sangat concern terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM,” kata Peter Setiawan, Ketua APINDO Kaltara.
“Perhatian APINDO sangat serius untuk menjadikan UMKM naik kelas, program UMKM merdeka adalah salah satu program APINDO untuk memajukan UMKM. Tahun 2023 lalu ada sekitar 45 UMKM yang dirangkul APINDO, dan kami APINDO sangat menyadari bahwa UMKM ini adalah tulang punggung penggerak ekonomi di daerah," ungkap Peter.
"Kami APINDO Kaltara sudah membangun kerjasama dengan kampus STMIK Kaltara, mahasiswa terjun langsung ke UMKM binaan APINDO dan membantu UMKM agar bisa naik kelas dengan pengembangan bisnis secara digital agar mampu bersaing secara nasional dan internasonal," tambah ketua DPP APINDO Kaltara.
APINDO juga berharap agar kehadiran Komite IV ke Kaltara membawa angin segar bagi UMKM ke depan dalam mengembangkan UMKM dan ekonomi daerah Kaltara.
Pelaku UMKM di Kaltara yang hadir menggunakan kesempatan diskusi hari ini untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPD RI dan APINDO. Pelaku UMKM membenarkan turunnya omset atau penjualan produknya pada Pemilu 2024 ini dibandingkan dengan Pemilu 2029 lalu.
“Kami juga menghadapi berbagai masalah dalam mengembangkan dan memasarkan produk kami, diantaranya bahan baku yang mahal sehingga harga jual tidak bisa bersaing dengan penjual-penjual online, masalah pemasaran (sulitnya produk UMKM masuk kedalam supermarket), hingga masalah ketersiadaan alat yang kurang memadai serta masalah klasik UMKM yakni masalah permodalan”ungkap pelaku UMKM yang hadir.
Menanggapi berbagai aspirasi dari para pelaku UMKM, Peter Setiawan menekankan bahwa perluasan pasar UMKM adalah hal penting “Kita harus bisa memperluas pasar secara digital, UMKM juga harus aktif karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan jaman, perkembangan teknologi, maka UMKM juga akan ketinggalan jaman dan susah untuk naik kelas, dan satu lagi yang terpenting bahwa UMKM harus memiliki mental pengusaha yang kuat, berani mencoba, dan tidak takut gagal,” pesan Peter Setiawan, yang juga salah satu pengusaha sukses di Kaltara menyambung yang disampaikan Ketua APINDO Kaltara.
Fernando menyampaikan perlunya ada pendampingan kepada UMKM untuk menyesuaikan dengan kemauan pasar.
“selain itu APINDO juga diharapkan dapat membuat MoU dengan Pemerintah daerah untuk membantu UMKM, misalnya mewajibkan supermarket agar menerima produk UMKM untuk dijual di supermarket-supermarket serta membantu pendampingan UMKM agar produknya memenuhi standar pasar,” tambah Fernando.
”Terima kasih atas masukan-masukan dan aspirasi yang kami terima hari ini terkait dengan pelaksanaan UU UMKM, baik dari UMKM maupun dari APINDO, kami Komite IV DPD RI akan menindaklanjutinya melalui rapat kerja dengan pemangku kepentingan yang ada di pusat,” kata Fernando menutup kegiatan diskusi dengan APINDO dan UMKM Kaltara. (hms)
