MANDALIKANEWS.ID | JAKARTA — Pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto terkait kepentingan dan masa depan masyarakat adat (indigenious people) mendapat pujian dari wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin.
Menurut Sultan, komitmen mantan Komandan Kopassus tersebut patut diapresiasi di tengah pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional (PSN) pemerintah yang kerap kali menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat adat di daerah.
"Keberadaan entitas adat merupakan variabel sosial yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Kami melihat masih terjadi sedikit banyak kerentanan sosial budaya di setiap pembangunan Proyek strategis nasional selama ini", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (16/05).
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu diketahui kerapkali memberikan perhatian khusus pada isu masyarakat adat saat menjadi pembicara di forum Konferensi of parties (COP).
Masyarakat adat di kawasan IKN misalnya, kata Sultan, adalah bagian penting dari IKN yang harus diberdayakan secara intensif. Jangan sampai keberadaan masyarakat adat di daerah menjadi korban pembangunan ekonomi dan investasi.
"Kami juga mengapresiasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui otorita IKN yang telah memulai agenda pemberdayaan terhadap masyarakat adat Paser. Meskipun harus diakui masih terdapat beberapa kasus konflik agraria antara investor bersama pemerintah dengan masyarakat adat di beberapa daerah saat ini", tegas Sultan.
Dia menilai, Prabowo adalah pribadi yang memiliki komitmen lingkungan dan kepekaan sosial yang tinggi pada isu masyarakat adat. Tentu ini menjadi kabar baik bagi masyarakat adat yang berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan di daerah.
"Saya kira Masyarakat adat di seluruh Indonesia harus diberikan keistimewaan oleh negara. Terutama dalam perannya menjaga hutan yang menjadi modal penting diplomasi Indonesia dalam isu perubahan iklim saat ini", tutupnya.
Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, diketahui menyampaikan komitmennya terhadap kepentingan, keamanan dan masa depan masyarakat adat yang dinilai terdampak pembangunan infrastruktur Ibu kota Nusantara (IKN) saat menjawab pertanyaan jurnalis Al Jazeera Jessica Washington di kediamannya akhir pekan kemarin.
