MANDALIKANEWS.ID | JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan pandangan kritis mengenai pentingnya diversifikasi pangan di Indonesia, di RDPU Komite II DPD RI pada (15/10).
Dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat bersama pakar, Mirah menyoroti kebiasaan masyarakat yang cenderung bergantung pada nasi sebagai makanan pokok, meski potensi pangan alternatif cukup besar di berbagai daerah, termasuk NTB.
"Masyarakat Indonesia masih memiliki kebiasaan bahwa jika belum makan nasi, maka dianggap belum makan. Padahal, kita memiliki alternatif pangan pokok lain yang juga bisa diandalkan,” kata Senator asal NTB tersebut.
Menurutnya, pola konsumsi yang berpusat pada nasi ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mendorong diversifikasi pangan yang telah lama digalakkan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Lebih lanjut, Mirah mengungkapkan bahwa Nusa Tenggara Barat, dapil yang diwakilinya, merupakan salah satu produsen utama jagung dan sorgum (Nama ilmiah: Sorghum). Sejak tahun 2009, pemerintah daerah telah mengupayakan penanaman sorgum sebagai bagian dari program diversifikasi pangan di NTB.
Namun, menurutnya, hasil produksi jagung dan sorgum belum terserap optimal di pasar karena minimnya konsumsi harian.
“Meski potensi produksi tinggi, faktanya konsumsi sorgum dan jagung masih sangat rendah. Masyarakat lebih memilih nasi sebagai makanan pokok sehari-hari,” ujarnya.
Mirah pun mempertanyakan langkah konkret yang harus dilakukan oleh para akademisi, pemerintah, dan legislator untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat.
"Apa yang harus dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa tidak selalu harus nasi? Kita bisa makan pangan lokal lainnya, seperti sorgum, jagung, atau porang, dan tetap merasa kenyang. Di Papua, misalnya, masyarakat terbiasa makan sagu sebagai makanan pokok," jelas Mirah.
Mirah juga menekankan pentingnya upaya bersama untuk melakukan perubahan pola pikir masyarakat mengenai diversifikasi pangan.
Menurutnya, perubahan perilaku ini tidak hanya membutuhkan kebijakan yang kuat, tetapi juga peran akademisi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan potensi pangan alternatif.
Dalam penutupnya, Anggota Komite II DPD RI ini juga berharap diskusi ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mendorong diversifikasi pangan di seluruh Indonesia, termasuk dalam perubahan perilaku konsumsi masyarakat.
"Perubahan perilaku ini sangat penting, dan kita semua memiliki peran dalam memastikan hal ini bisa tercapai, baik dari sisi kebijakan maupun edukasi publik," pungkasnya. (*)
