MANDALIKANEWS.ID | JAKARTA — Seusai dilantik di Gedung Nusantara, Jakarta, Mirah Midadan Fahmid resmi memulai masa tugasnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia periode 2024-2029, mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam pesannya, Mirah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan isu-isu lokal yang krusial bagi masyarakat NTB, dengan fokus utama pada kesehatan, pangan, pendidikan, dan energi terbarukan.
Mirah mengungkapkan bahwa isu-isu seperti kesehatan dan pendidikan, serta tantangan terkait energi terbarukan, akan menjadi prioritas utamanya selama lima tahun ke depan.
"Isu-isu ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dan tentunya tidak hanya bisa diatasi oleh satu pihak saja," ujar Mirah.
Menurutnya, banyak pihak yang perlu terlibat, termasuk pemerintah daerah, serta kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Sebagai anggota DPD, Mirah menekankan pentingnya membangun jembatan komunikasi yang kuat antara senator, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Strategi yang ia siapkan bertujuan memperkuat kolaborasi ini untuk memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat di NTB, serta memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
"Setiap senator mungkin memiliki strategi masing-masing, tapi dengan latar belakang saya sebagai seorang teknisi dan ekonom, saya akan memberikan saran dan rekomendasi yang searah dengan rencana pembangunan nasional dan daerah," tambah Mirah.
Mirah juga menyoroti pentingnya peran DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat, tidak hanya dari kelompok-kelompok tertentu, tetapi secara luas dari berbagai elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa peran DPD RI adalah untuk menjembatani kebutuhan masyarakat daerah dengan kebijakan di tingkat pusat.
"Program-program dan anggaran nasional sering kali berada di pusat, dan di sinilah peran kami sebagai penghubung yang memfasilitasi kemakmuran pembangunan di daerah," jelasnya.
Dalam masa tugasnya, Mirah akan terus memperjuangkan pembangunan NTB dengan memberikan masukan melalui policy brief yang disusun setiap enam bulan atau satu tahun sekali.
Policy brief ini akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan daerah di NTB secara keseluruhan.
Melalui pendekatan ini, Mirah optimis mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB, baik dari sisi peningkatan kesejahteraan sosial, maupun penguatan ekonomi lokal.
Sebagai informasi, Mirah mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makassar dengan spesifik isu ekonomi pembangunan. Mirah kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Glasgow, Skotlandia pada jurusan ekonomi pembangunan. Hingga saat ini, Mirah sedang menyelesaikan program doktoral di Universitas Indonesia dengan mengambil topik penelitian tentang transisi energi di Indonesia.
Sebelum bergabung di INDEF, Mirah pernah menjadi asisten peneliti di ISPEI, Makassar dan banyak menginvestasikan waktunya bergabung di organisasi kepemudaan internasional. Selama menjadi peneliti INDEF, Mirah pernah terlibat dalam tim penasihat Menteri Desa PDTT RI dan menjadi Staf Ahli DPD RI. (*)
