MANDALIKANEWS.ID | MATARAM — Senator Mirah Midadan Fahmid, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat, khususnya ulama di NTB, terkait pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB yang layak dan definitif.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Lombok, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pengelola (BP) Haji Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang turut memberikan dukungan dan menyampaikan pesan penting terkait tugas-tugas BP Haji.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa BP Haji saat ini berada dalam masa transisi menuju pelaksanaan tugas otoritatif penuh penyelenggaraan ibadah haji yang akan dimulai pada tahun 2026 atau 1447 H.
“Kami terus bekerja keras dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan sistem yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan haji secara mandiri. Masa transisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi umat Islam Indonesia,” ujar Dahnil.
Dalam kesempatan yang sama, Senator Mirah menekankan pentingnya pengadaan kantor definitif bagi MUI Provinsi NTB.
Ia menyampaikan bahwa kantor MUI saat ini masih berstatus pinjam pakai, sehingga belum mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan MUI sebagai lembaga yang sangat penting dalam mendukung keberagaman dan pembinaan umat Islam di NTB.
“NTB adalah salah satu provinsi dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia, dan MUI memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni, mengembangkan dakwah, dan membimbing umat. Sudah seharusnya kantor MUI Provinsi NTB memiliki gedung definitif yang layak sebagai pusat kegiatan dan pelayanan umat,” tegas Senator Mirah.
Senator Mirah juga menyampaikan apresiasi kepada para ulama NTB yang terus aktif menyuarakan aspirasi umat dan mendukung program-program pemerintah di bidang keagamaan.
Ia berkomitmen untuk mengawal permintaan ini hingga terealisasi, termasuk melalui jalur politik dan kerja sama dengan kementerian terkait.
Dalam pertemuan tersebut, para ulama NTB menyampaikan berbagai masukan terkait pentingnya dukungan fasilitas yang memadai untuk MUI. Selain kantor definitif, mereka juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di MUI, mengingat tantangan dakwah dan pembinaan umat yang semakin kompleks.
Senator Mirah menanggapi positif pesan tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap BP Haji. Menurutnya, sinergi antara lembaga seperti MUI, BP Haji, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan keagamaan dan sosial di Indonesia.
“Kehadiran MUI dan BP Haji adalah dua hal yang sangat relevan. MUI sebagai pembimbing umat dan BP Haji sebagai pelayan ibadah haji sama-sama memiliki peran strategis dalam membangun umat Islam Indonesia yang unggul dan moderat,” kata Senator Mirah.
Di akhir pertemuan, Senator Mirah menyampaikan harapannya agar NTB terus menjadi contoh dalam keberagamaan yang damai dan harmonis. Ia juga berjanji akan terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat NTB di tingkat nasional, termasuk dalam mewujudkan kantor definitif untuk MUI Provinsi NTB.
“InsyaAllah, perjuangan ini tidak akan berhenti sampai kita melihat MUI NTB memiliki kantor definitif. Saya juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mendoakan agar aspirasi ini segera terwujud,” tutup Senator Mirah. (*)
